Presiden Vladimir Putin meneken aturan hukum terbaru di Rusia. Undang-undang itu melarang prosedur atau operasi ganti kelamin.
Dilansir Associated Press, Rabu (26/7/2023), undang-undang (UU) baru itu disetujui dengan suara bulat oleh kedua majelis pada parlemen Rusia. Putin menandatangani undang-undang terbaru itu pada Senin (24/7) waktu setempat.
Aturan itu secara tegas melarang ‘intervensi medis apa pun yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang’ serta mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi dan catatan publik.
Satu-satunya pengecualian adalah intervensi medis yang dilakukan untuk mengobati kelainan bawaan.
Undang-undang ini juga membatalkan pernikahan jika salah satunya telah ‘berubah jenis kelamin’, dan melarang transgender untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat.
Larangan itu disebut berasal dari kampanye Kremlin dalam melindungi apa yang dipandang sebagai ‘nilai-nilai tradisional’ Rusia.
Sementara itu, para anggota parlemen Moskow menyebut UU itu melindungi Rusia dari ‘ideologi anti-keluarga Barat’, dengan beberapa menggambarkan transisi jenis kelamin sebagai ‘setanisme murni’.
Tindakan keras Rusia terhadap kaum LGBTQ+ dimulai satu dekade lalu ketika Putin pertama kali mendeklarasikan fokus pada ‘nilai-nilai keluarga tradisional’ yang didukung oleh Gereja Ortodoks Rusia. Pada tahun 2013, Kremlin mengadopsi UU yang melarang dukungan publik apa pun terhadap ‘hubungan seksual non-tradisional’ di antara anak di bawah umur. Kemudian tahun 2020, Putin mendorong melalui reformasi konstitusi yang melarang pernikahan sesama jenis.
Pada tahun lalu, Putin menandatangani aturan hukum yang melarang ‘propaganda hubungan seksual non-tradisional; di antara orang dewasa. (nar)
