Madiun – Pemilihan umum Presiden dan legislatif tinggal hitungan minggu. Proses pemilihan mulai memakan energy tenaga dan pikiran. DPRD Kabupaten Madiun meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi. Terhadap terjadinya potensi kelelahan panitia yang dapat berisiko kematian. Terutama pada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilu 14 Februari 2024 berlangsung.
“Jangan sampai peristiwa kelelahan yang pernah terjadi 2019 silam terulang lagi. Pemerintah harus lakukan antisipasi agar tidak ada lagi petugas yang kelelahan dan meninggal pada pemilu tahun ini,” kata H Fery Sudarsono, Senin (29/01/2024).
Fery meminta, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan KPU, aktif berkoordinasi untuk membahas antisipasi kelelahan para petugas KPPS. Dia juga minta pemkab untuk berkoordinasi lintas sector memback up jaminan kesehatan bagi ribuan panitia pemilu tersebut.
“Adanya posko atau petugas kesehatan di setiap TPS, ambulance keliling dengan tim kesehatan, skrining kesehatan petugas KPPS dan lainnya harus menjadi langkah antisipasi yang dipertimbangkan sejak sekarang,” kata Fery.
Terutama, tambah Fery, di daerah-daerah yang fasilitas kesehatannya belum merata dan lokasinya sulit dijangkau. ‘’Hal itu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,’’ tegasnya.
Menurut Fery, petugas KPPS telah berkontribusi dalam proses pelaksanaan demokrasi Indonesia, oleh sebab itu, negara harus menjamin keselamatannya.
“Pastikan mereka menjalankan tugas dengan aman, nyaman dan terlindungi, baik fisik maupun mentalnya,” ungkap Fery. Sekadar informasi, pada pemilu 2019 sebanyak 894 orang petugas KPPS meninggal dunia diduga akibat kelelahan menjalankan proses pemilu serentak. Selain itu 5.175 lainnya mengalami sakit. (adv/nar)
