Madiun – Rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Madiun tahun anggaran 2023 digelar DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (15/3/2024). Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fery Sudarsono itu memberikan kesempatan langsung pada Pj Bupati Tontro Pahlawanto untuk menyampaikan LKPJ.
‘’Rapat ini menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi, sekaligus menjadi pijakan untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan,’’ kata Fery Sudarsono.
Setelah dibuka Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, rapat dilanjutkan dengan pembacaan nota LKPJ oleh Tontro. Dari sekian banyak penjelasan yang disampaikan, ada beberapa hal yang dikritisi wakil rakyat. Salah satunya realisasi belanja APBD 2023 yang belum maksimal. Terutama pada sektor Belanja Modal.
‘’Belanja modal itu penting diserap, sebagai upaya menghidupkan roda ekonomi Masyarakat,’’ kata Fery.
Dari data yang disajikan Pemkab Madiun, realisasi belanja modal hanya terealisasi 94 persen. Dari anggaran yang tersedia sekitar Rp 310 miliar, hanya terealisasi Rp 292 miliar. Dari hal tersebut, realisasi belanja modal peralatan dan mesin hanya mencapai 93 persen. Dari total anggaran yang tersedia Rp 77 miliar, hanya terealisasi Rp 73 miliar.
‘’Kita sudah disediakan anggaran untuk dibelanjakan dengan tujuan menyejahterakan rakyat, dan mengefektifkan kerja pemerintah. Tapi masih tidak dimaksimalkan, ini menurut kami perlu menjadi catatan,’’ beber ketua dewan.
Data menunjukkan belanja modal yang banyak tidak terserap ada pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. RSUD Caruban dan dan Dinas Sosial merupakan instansi yang paling rendah serapannya. Yakni 87 persen untuk RSUD Caruban dan 82 persen Dinas Sosial.
‘’Kami harapkan ke depan hal ini tidak terjadi, instansi yang sudah diberikan Amanah dalam mengelola anggaran dapat mengoptimalkannya,’’ tegas Fery.
Pj Bupati Tontro Pahlawanto mengakui hal tersebut. Dia menyampaikan belanja modal menurut urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar hanya terealisasi 94,25 persen. Dari rencana Rp 286 miliar hanya terealisasi Rp 269 miliar. ‘’Ada sejumlah permasalahan yang terjadi di lapangan, tapi dari setiap permasalahan itu juga sudah kami carikan solusinya,’’ pungkasnya. (adv/nar)
