Delapan dari sembilan fraksi DPR memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut bersama pemerintah di Komisi VIII DPR, Senin (25/3). Wakil pemerintah dihadiri Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.
“Apakah RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui?” Ujar Ashabul Kahfi selaku pemimpin rapat.
“Setuju,” ujar peserta rapat kompak.
Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi NasDem yang absen dan tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut. Sedangkan delapan fraksi yang lain menyetujui, termasuk dengan catatan.
Fraksi yang dimaksud yakni, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
“Jadi Nasdem yang memang tidak hadir dan tidak ada informasinya, sudah menyampaikan pendapatnya. Dan seluruh fraksi yang hadir, delapan yang telah menyampaikan pendapatnya setuju,” kata dia.
RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan terutama mengatur soal hak dan kewajiban bagi ibu dan ayah yang melewati proses persalinan. RUU itu misalnya memberi izin minimal tiga bulan bagi seorang ibu yang melahirkan.
“Rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat tiga bulan pertama. Dan paling lama tiga bulan berikutnya,” kata Bintang Puspayoga.
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan terdiri dari 9 bab dan 46 pasal. Di dalamnya antara lain mengatur soal hak dan kewajiban, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, yang telah menyampaikan persetujuannya untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Walaupun secara gambaran umum ada beberapa dari partai yang masih memberikan catatan,” kata Bintang. (nar)
