Madiun – Rancangan APBD Kabupaten Madiun 2024 dikuliti wakil rakyat setempat. Anggota dewan membedah ploting anggaran yang dianggap belum mencerminkan 7 prioritas daerah.
Dewan menilai APBD Kabupaten Madiun 2024 terlalu minimalis jika dibandingkan kekuatan APBD Kabupaten Madiun yang direncanakan sebesar Rp 2,1 Triliun. Berbagai catatan dan masukan pun dilayangkan dalam Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Rancangan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024.
Nurrokhim Juru bicara Fraksi PKB mengatakan jika rancangan APBD 2024 belum sepenuhnya mencerminkan respon terkait 7 prioritas.
RAPBD itu kurang mendukung program prioritas dan menjawab problem yang dihadapi masyarakat,’’ terang Nurrokhim juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Madiun. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2024 direncanakan Rp 309,6 miliar dibilai masih dapat dioptimalkan. Untuk itu wakil rakyat meminta agar Pj Bupati memberikan rincian daftar sumber PAD tahun depan.
PAD direncanakan Rp 309,6 M, PKB berhadap dapat dioptimalkan lagi, bersumber dari mana saja? Tolong jelaskan?’’ ungkapnya. Selain pendapatan, PKB juga mengkritisi belanja modal tahun 2024 yang direncanakan Rp 223,8 miliar yang dinilai sangat kecil dibandingkan rencana APBD 2024 sebesar Rp 2,1 Triliun. Padahal Belanja Modal berkaitan dengan belanja produktif semisal untuk pos pembangunan infrastruktur.
Belanja modal, tahun 2024 direncanakan Rp 223,8 M fraksi PKB menilai hal tersebut sangat kecil baru berada di 11 persen dari APB 2024 2,13 T, PKB berharap pos belanja infrastruktur dioptimalkan,’’ terangnya. Minimalisnya belanja modal itu tentu berpengaruh pada belanja infrastruktur, hal itu dibuktikan dengan rencana ploting anggaran Belanja Modal jaringan irigasi dan jalan hanya Rp 95 miliar.
Belanja modal jaringan irigasi dan jalan Rp 95 Miliar masih terlalu kecil,pembangunan infrastruktur dibutuhkan 50 persen dari belanja modal,’’ tambahnya. Tak hanya belanja modal, belanja pegawai direncanakan Rp 873 M, partai berlogo bola dunia dengan sembilan bintang ini menilai apakah kebutuhan tersebut sudah realistis dan sesuai kebutuhan.
Belanja hibah Rp 97 miliar mohon penjelasan untuk apa saja,’’ tegasnya. Dana bagi hasil dari pemerintah juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, untuk itu wakil rakyat meminta penjelasan pada pemkab Madiun.
Dana Bagi Hasil mengalami turun Rp 37 Miliar, mohon dijelaskan sektor apa yang mengalami penurunan,’’ tambahnya. PKB meminta APBD Kabupaten Madiun 2024 harus konsisten dengan 7 skala prioritas dari tujuh skala prioritas yang telah ditetapkan. ‘’Sehingga penguatan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi yang terbesar,’’ tambahnya
Selain itu PKB juga meminta agar pemberian insentif pada pegawai tidak tetap maupun guru tidak tetap juga ditambah minimal pendapatannya disamakan dengan UMK yang ada di Kabupaten Madiun.
Selain mengajar guru PTT juga dibebani untuk urusan administrasi sekolah, padahal pendapatannya jauh dari kata layak,’’ tambahnya sambil menambahkan BOP pesantren agar dilanjutkan dan dinaikkan di APBD 2024. (adv/nar)
