Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat terkait dugaan nepotisme ke PTUN Jakarta.
“Kalau nepotisme bukan dugaan lagi tapi sudah terjadi,” kata Hasto usai menghadiri pameran di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Senin (15/1).
Hasto menyebut partainya tak akan ikut campur soal laporan tersebut. Hasto mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada hakim PTUN.
Hasto menganggap gugatan terkait dugaan nepotisme Jokowi merupakan bagian dari kritik lewat jalur hukum. Dia berharap laporan tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi penguasa.
“Jadi ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum, dan ketika itu kemudian dipahami, masih ada waktu untuk melakukan koreksi,” katanya.
Gugatan terhadap Jokowi dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang diregister dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT pada Jumat 12 Januari 2024.
Selain Jokowi, Koordinator TPDI Petrus Selestinus turut menggugat Ketua MK sekaligus adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Kemudian Gibran Rakabuming Raka, Boby Afif Nasution, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan KPU.
“Pengadilan kan penegak hukum juga. Itu kan gugatan, bukan laporan, tapi gugatan. Nepotisme, dinasti itu sudah dilarang dalam Tap MPR No.XI/1998 dan UU nomor 28 tahun 1999,” kata Petrus kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).
Penggugat dalam petitumnya meminta PTUN Jakarta menyatakan nepotisme dinasti politik sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh UU dan harus dihentikan.
Ia juga meminta keputusan KPU yang menetapkan pasangan capres dan cawapres atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan.
Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Kementerian Sekretariat Negara belum menerima salinan gugatan tersebut.
Sehingga, ia belum bisa mengomentari lebih lanjut mengenai substansi gugatan tersebut.
“Kita serahkan saja ke PTUN untuk menilai apakah ini murni gugatan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang bermuatan politis menjelang Pemilu 2024,” kata Ari melalui pesan singkat. (nar)
