Madiun – Angka kemiskinan masih menjadi masalah yang belum terpecahkan di Kabupaten Madiun. Tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Pemkab Madiun, penurunan angka kemiskinan di Kampung Pesilat tak mencapai target. Tahun 2023, target kemiskinan di Kabupaten Madiun 11,80 persen. Namun target tersebut tidak tercapai. ‘’Capaian target penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 11,40 persen,’’ ungkap Pj. Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto.
Kondisi tersebut menuai sorotan DPRD Kabupaten Madiun. Wakil rakyat meminta agar instansi terkait melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono meminta agar dinas tetap berpatokan pada data dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Sehingga indikator capaiannya menjadi jelas.
‘’Kemiskinan itu program nasional, banyak program dari pusat yang turun ke daerah. Mulai Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial, dan lainnya. Nah program-program itu sejauh mana efeknyanya di daerah,’’ kata Ketua DPRD Fery.
Fery juga meminta agar pemkab terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait lainnya. Termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai leader dalam pelaksanaan teknis program tersebut di pemerintah pusat. Di sisi lain, Fery menyampaikan pentingnya mentalitas, agar masyarakat diberikan edukasi terkait penyaluran bansos. Termasuk juga mengenai kejujuran. “Siapapun penerima manfaat bansos harus jujur, itu berefek pada data sehingga bansos tersalurkan kepada yang betul-betul berhak menerima,” tegas Fery. (adv/nar)
